Ini Pesan Ekonom AS untuk Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah selama ini dinilai cukup ampuh untuk menangkis dampak kondisi ekonomi global.

Menurut profesor ilmu ekonomi dari Amerika Serikat, Nouriel Rubini, kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil dibanding negara-negara emerging market lainnya, seperti Brasil dan India.

Meski begitu, menurut Roubini, ketatnya kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini dilakukan pemerintah tetap perlu diteruskan. Sebab, masalah utama yang dihadapi Indonesia belum juga berakhir, yaitu current
account deficits atau defisit neraca transaksi berjalan.

Asal Anda tahu, Nouriel merupakan ekonom yang mampu meramal dengan tepat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008.

Selain harus menjaga kebijakan fiskal dan moneter ketat atau tightening, pemerintah juga harus meningkatkan investasi yang masuk. Terutama untuk foreign direct investment, pemerintah harus menggenjot lebih kuat. “Kebijakan investasi memang sudah cukup terbuka, tetapi perlu ditingkatkan,” ujar Nouriel.

Meskipun harus dengan kebijakan fiskal yang ketat, Roubini menilai pemerintah juga harus tetap menjaga belanja sosial. Tujuannya, agar pelayanan terhadap masyarakat semakin baik dan daya beli masyarakat tetap dijaga. Bukan hanya belanja sosial, Nouriel juga menilai belanja modal atau investment spending pemerintah harus tetap dijaga.


Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga supaya upaya menekan current account deficits tidak berdampak terhadap masyarakat.

Jika hal ini dilakukan, Indonesia akan lebih siap lagi menghadapi ketidakpastian ekonomi pada masa yang akan datang. Alasannya, semua hal itu merupakan masalah struktural yang dihadapi Indonesia.

Untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Indonesia juga harus memperbaiki infrastruktur, seperti telekomunikasi dan energi.

Investasi swasta juga harus didorong agar dapat mencapai pertumbuhan sebesar 7 persen. Masalah korupsi juga menjadi salah satu perhatian Roubini. Menurutnya, demo buruh, korupsi, dan birokrasi merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Asep Munazat Zatnika)